Sistem ini mengelola data mikro/detil status sosial ekonomi rumah tangga, keluarga, dan individu yang meliputi data demografi, pendidikan, kesehatan, perumahan, kepemilikan aset, dan kepesertaan program bansos/subsidi.
"Pemutakhiran data secara periodik oleh Dinsos kabupaten/kota melalui SIKS-NG menjadikan bansos/subsidi yang disalurkan tepat sasaran, tepat jumlah, dan tepat waktu," demikian dijelaskan dalam situs resmi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB).
SIKS-NG berisikan 27 juta rumah tangga miskin/rentan, terdiri dari 28,8 juta keluarga dan 98,2 juta jiwa.
Dalam sistem ini terdapat 96,8 juta jiwa Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK), 10 juta peserta Program Keluarga Harapan (PKH), dan 15,5 juta keluarga program Bantuan Sosial Pangan (BSP).
Proses Distribusi KKS Dilakukan Secara Bertahap
Kementerian Sosial menegaskan bahwa proses pendistribusian kartu KKS ini dilakukan secara bertahap.
Masyarakat yang belum menerima surat undangan diminta untuk menunggu informasi lebih lanjut dari para petugas yang ada di desa atau para pendamping sosial.
"Insyaallah nanti pasti akan dibagikan surat undangan untuk pembuatan kartu KKS dan buku tabungan yang dikeluarkan dari Bank BNI. Tentunya ini dilakukan secara bertahap belum secara menyeluruh," jelas keterangan dari Kementerian Sosial.
Bagi masyarakat yang belum mendapatkan surat undangan, diharapkan untuk bersabar karena kemungkinan masih ada jadwal distribusi berikutnya.
Saat pengambilan KKS, penerima wajib membawa identitas diri lengkap sesuai dengan yang terdaftar dalam sistem.
***
