JAKARTA – Kabar gembira datang untuk jutaan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di seluruh Indonesia.
Pemerintah menjadwalkan pencairan sejumlah besar Bantuan Sosial (Bansos), bahkan mencapai tujuh jenis bantuan sekaligus bagi KPM kategori tertentu, yang dimulai sejak akhir September dan akan memuncak di bulan Oktober 2025.
Gelombang pencairan besar-besaran ini mencakup alokasi reguler hingga bantuan tambahan, memastikan komitmen pemerintah dalam menjaga kesejahteraan kelompok rentan.
Sementara itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah mendahului penyaluran Bansos Pemenuhan Kebutuhan Dasar (PKD) kepada lebih dari 200 ribu penerima manfaat.
Bansos KAJ, KLJ, dan KPDJ September 2025 Sudah Tuntas Disalurkan di DKI Jakarta
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Sosial (Dinsos) telah merampungkan penyaluran Bansos Pemenuhan Kebutuhan Dasar (PKD) untuk periode bulan September 2025.Bantuan ini ditujukan bagi penerima Kartu Anak Jakarta (KAJ), Kartu Lansia Jakarta (KLJ), dan Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ).
Secara total, bansos ini didistribusikan kepada 200.684 penerima manfaat, dengan rincian: - KLJ: 157.755 penerima - KAJ: 23.707 penerima - KPDJ: 19.222 penerima Setiap penerima mendapatkan dana sebesar Rp300.000 sebagai top up untuk periode September.
Kepala Dinsos DKI Jakarta, Iqbal Akbarudin, menyatakan penyaluran ini merupakan wujud komitmen Pemprov Jakarta dalam meringankan beban masyarakat, terutama kelompok rentan seperti lansia, anak usia dini, dan penyandang disabilitas. "Kami ingin memastikan masyarakat rentan di Jakarta tetap mendapatkan perhatian dan perlindungan sosial," kata Iqbal dalam keterangan tertulis, Senin, 29 September 2025.
Lonjakan Bansos Oktober 2025: KPM PKH Plus BPNT Terima Hingga 7 Bantuan
Memasuki bulan Oktober 2025, jutaan KPM di seluruh Indonesia akan menerima kabar gembira berupa pencairan bansos besar-besaran.Bagi KPM yang masuk kategori penerima PKH (Program Keluarga Harapan) dan BPNT (Bantuan Pangan Non-Tunai), ada potensi menerima hingga lima saldo bantuan tunai plus dua bantuan barang kebutuhan pokok (sembako).
Pencairan beruntun ini terjadi karena adanya akumulasi penyaluran tahap sebelumnya yang masih berjalan (susulan) ditambah alokasi tahap terbaru.
Berikut adalah rincian 5 saldo bantuan tunai yang berpotensi diterima oleh KPM PKH plus BPNT di bulan Oktober 2025: 1. Saldo PKH Tahap 2 (Periode April-Juni), bagi KPM yang belum cair.
2. Saldo BPNT Tahap 2 (Periode April-Juni), bagi KPM yang belum cair.
3. Saldo Penebalan BPNT senilai Rp400.000 (Periode Juni-Juli).
4. Saldo PKH Tahap 3/4 (Bisa berupa sisa tahap 3 atau memasuki tahap 4 alokasi Oktober-Desember 2025).
5. Saldo BPNT Tahap 3 (Periode Juli-September 2025).
Selain saldo tunai, KPM juga dijadwalkan menerima bantuan barang (sembako) tambahan, yaitu: 6. Beras 10 kg. 7. Minyak Goreng (berpotensi hingga 4 liter atau sesuai skema distribusi).
Bantuan paket sembako ini direncanakan diberikan kepada 18,27 juta KPM melalui Badan Pangan Nasional yang bekerja sama dengan Bulog.
Penyaluran bantuan ini dijadwalkan dilakukan secara bertahap mulai awal hingga akhir Oktober 2025.
Penting untuk Dicatat: Pendamping sosial mengingatkan bahwa tidak semua KPM akan mendapatkan keberuntungan yang sama.
KPM PKH Murni hanya akan menerima bantuan PKH, KPM BPNT Murni hanya menerima bantuan sembako/BPNT, sementara KPM PKH plus BPNT adalah yang paling beruntung karena menerima kombinasi bantuan secara beriringan.
Transformasi Digital: Uji Coba Pendaftaran Bansos Langsung di Banyuwangi
Dalam upaya memastikan bantuan sosial lebih tepat sasaran, cepat, dan transparan, pemerintah tengah menguji coba sistem digitalisasi Program Perlindungan Sosial (Perlinsos) bantuan sosial di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur.Uji coba ini merupakan langkah awal menuju transformasi digital layanan publik, memanfaatkan teknologi seperti identitas digital dan pembayaran digital.
Dengan sistem baru ini, masyarakat diharapkan dapat mendaftar bantuan sosial langsung melalui portal Perlinsos tanpa perantara.
Uji coba ini menargetkan sekitar 640.000 keluarga dari kelompok ekonomi terbawah.
Bagi masyarakat yang tidak memiliki ponsel, petugas PKH dan TKSK akan disiagakan untuk membantu proses pendaftaran.
Banyuwangi dipilih sebagai pilot project karena kesiapan digitalnya, dan jika evaluasi berhasil, program ini akan diperluas ke seluruh Indonesia.
***
