Bungko News – Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah, berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan
Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah, berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, Kepala Desa dibantu oleh perangkat desa yang memiliki tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) masing-masing.
Pemahaman yang baik mengenai tugas dan fungsi ini menjadi fondasi penting bagi terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang efektif, efisien, dan akuntabel.
Perangkat desa sendiri berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Desa yang bekerja dalam tiga pilar utama: sekretariat desa, pelaksana teknis, dan pelaksana kewilayahan.
Artikel ini akan menguraikan secara lengkap tugas pokok dan fungsi perangkat desa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, mencakup landasan hukum, definisi, struktur organisasi, serta rincian tugas dari setiap unsur perangkat desa.
Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk memberikan pemahaman komprehensif bagi aparatur desa, akademisi, praktisi pemerintahan, dan masyarakat umum tentang bagaimana seharusnya perangkat desa menjalankan perannya dalam mendukung terwujudnya pemerintahan desa yang baik.
Landasan Hukum
Tugas pokok dan fungsi perangkat desa memiliki landasan hukum yang kuat dan komprehensif.
Regulasi utama yang menjadi fondasi adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
UU Desa ini menjadi payung hukum utama yang mengatur secara fundamental tentang pemerintahan desa, termasuk keberadaan dan kewenangan perangkat desa.
Untuk melaksanakan ketentuan UU Desa, diterbitkan beberapa peraturan pelaksana yang relevan, antara lain:
-
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (juncto PP Nomor 11 Tahun 2019, PP Nomor 16 Tahun 2026). PP ini mengatur tata cara pembentukan, penghapusan, penggabungan, serta kewenangan desa secara lebih rinci.
-
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Permendagri 84/2015). Regulasi ini menjadi pedoman utama yang mengatur tentang struktur organisasi pemerintahan desa. Permendagri ini mengatur secara rinci tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas pokok, fungsi, serta tata kerja perangkat desa dalam tiga unsur utama.
-
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 67 Tahun 2017. Peraturan ini mengatur mekanisme, prosedur, dan persyaratan dalam proses rekrutmen serta pemberhentian perangkat desa.
-
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Meskipun fokus pada pengelolaan keuangan, peraturan ini juga mengatur peran dan tugas perangkat desa dalam pengelolaan keuangan desa.
-
Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Perangkat Desa yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing daerah.
