Memasuki penghujung bulan Juni 2026, para guru penerima Tunjangan Profesi Guru (TPG) di seluruh Indonesia tengah menantikan kepastian jadwal pencairan.
Berdasarkan pantauan dan pola yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir, dana tunjangan profesi tersebut diprediksi akan mulai mengalir ke rekening guru pada pekan ini, tepatnya di sisa hari kerja bulan Juni, yaitu tanggal 26, 29, dan 30.
Informasi yang dihimpun menyebutkan bahwa Surat Keputusan Tunjangan Profesi (SKTP) untuk periode Juni 2026 telah resmi diterbitkan secara bertahap oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) sejak pertengahan bulan.
Terbitnya SKTP ini menjadi lampu hijau bahwa proses pencairan dana TPG akan segera dilakukan.
Pola Pencairan dan Estimasi Jadwal
Dalam unggahan video di kanal YouTube Guru Abbat 21, dijelaskan bahwa berdasarkan pola yang terjadi beberapa bulan terakhir, Kementerian Pendidikan mendahulukan pencairan TPG bulan sebelumnya yang belum terealisasi.
Hal ini terbukti dengan banyaknya guru yang baru menerima pencairan TPG bulan April pada dua hari lalu.
Pola yang sama juga terjadi pada bulan Mei, di mana pencairan baru dilakukan di akhir bulan.
Dengan hanya tersisa tiga hari kerja di bulan Juni—Jumat (26/6), Senin (29/6), dan Selasa (30/6)—sangat besar kemungkinan pencairan TPG bulan Juni akan dilakukan pada tanggal 29 atau 30 Juni 2026.
Hal ini sejalan dengan data yang menunjukkan bahwa pencairan TPG untuk guru non-ASN sudah mulai dilakukan secara bertahap, bahkan beberapa guru non-ASN dengan bank BNI dilaporkan telah menerima dana sejak 23 Juni 2026.
Untuk guru ASN, prosesnya sedikit berbeda.
Kementerian Pendidikan bertugas menerbitkan SKTP dan melakukan verifikasi, namun pencairan dana dilakukan melalui rekomendasi ke Kementerian Keuangan yang kemudian menyalurkannya langsung ke rekening guru.
Oleh karena itu, pencairan untuk guru ASN biasanya terjadi 1-2 hari setelah pencairan untuk non-ASN.
Pernyataan Presiden Prabowo soal Gaji Guru
Di tengah penantian pencairan TPG, publik juga disuguhkan pernyataan menarik dari Presiden RI, Prabowo Subianto, terkait kesejahteraan guru.
Dalam pidatonya baru-baru ini, Presiden Prabowo mengungkapkan penyebab mengapa gaji guru dan pegawai negeri sipil (PNS) belum bisa ditingkatkan secara optimal.
"Saya ingin sampaikan dalam forum ini karena saya ingin saudara-saudara sebagai pemimpin, sebagai ulama, sebagai guru, sebagai pembimbing rakyat, harus mengerti kenapa gaji guru tidak bisa baik, kenapa gaji pegawai negeri tidak bisa baik, kenapa anggaran selalu kurang, iya kan, karena uangnya nggak ada, diambil terus, saudara-saudara," tegas Prabowo.
Presiden Prabowo membeberkan bahwa berdasarkan perhitungan para ahli, kebocoran kekayaan negara mencapai angka yang fantastis, yaitu sekitar 150 miliar dolar AS atau setara dengan Rp 2.500 triliun per tahun.
Kebocoran inilah yang disebutnya menjadi salah satu penghambat utama peningkatan kesejahteraan aparatur negara.
Penutupan Ratusan BUMN untuk Efisiensi
Salah satu langkah yang ditempuh pemerintah untuk menutup kebocoran tersebut adalah dengan merampingkan jumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Presiden Prabowo mengaku kaget saat mengetahui jumlah BUMN yang sebenarnya mencapai lebih dari 1.000 perusahaan, jauh lebih banyak dari perkiraannya yang hanya sekitar 300.
"Waktu saya jadi presiden, saya baru tahu. Saya kira perusahaan BUMN itu jumlahnya 300. Waktu saya jadi presiden baru saya tahu jumlahnya 1.000 lebih," ujar Prabowo.
Untuk itu, pemerintah telah menutup sekitar 240 BUMN yang dinilai tidak sehat dan terus merugi.
Langkah ini tidak akan berhenti di situ.
Presiden Prabowo menargetkan akan menutup total 700 hingga 800 perusahaan negara yang dinilai tidak produktif dan menjadi beban keuangan negara.
Penutupan ini dinilai berhasil menghemat triliunan rupiah dari biaya operasional dan remunerasi manajemen yang tidak efisien.
"Sudah kita tutup, kita menghemat triliunan. Hanya dari nutup perusahaan-perusahaan yang nggak benar dan itu caranya para direksi itu nutupi korupsi mereka," jelas Presiden Prabowo.
Dengan berbagai upaya perbaikan yang dilakukan pemerintah, mulai dari penataan BUMN hingga pemberantasan kebocoran anggaran, diharapkan ke depan kesejahteraan guru dan seluruh aparatur negara dapat terus meningkat.
Sambil menunggu realisasi perbaikan tersebut, para guru diharapkan untuk terus memantau rekening masing-masing dan status SKTP melalui laman Info GTK.
