Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan alasan utama mengapa gaji guru dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) hingga saat ini sulit untuk dinaikkan secara signifikan. Menurutnya, keterbatasan anggaran negara akibat kebocoran ekonomi yang masif menjadi penghambat utama peningkatan kesejahteraan aparatur sipil tersebut.
Pernyataan ini disampaikan Prabowo saat memberikan sambutan dalam acara Penutupan Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama (NU) 2026 di Bangkalan, Jawa Timur, pada Selasa (23/6/2026).
"Uangnya Enggak Ada, Diambil Terus"
Di hadapan para kiai dan ulama, Prabowo secara blak-blakan memaparkan kondisi fiskal negara. Ia menyoroti bahwa meskipun Indonesia memiliki potensi ekonomi yang besar, sebagian besar keuntungan tidak dinikmati di dalam negeri.
"Saya ingin sampaikan dalam forum ini karena saya ingin saudara-saudara NU sebagai pemimpin, sebagai ulama, sebagai guru, sebagai pembimbing rakyat, harus mengerti kenapa gaji guru tidak bisa baik, kenapa gaji pegawai negeri tidak bisa baik, kenapa anggaran selalu kurang. Ya karena uangnya enggak ada, diambil terus," ujar Prabowo dengan tegas.
Kerugian Negara Rp2.500 Triliun per Tahun
Presiden memaparkan data yang diolah dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) oleh Dewan Ekonomi Nasional (DEN). Dalam 22 tahun terakhir, Indonesia sebenarnya mencatat keuntungan dari perdagangan internasional sebesar US$436 miliar atau sekitar Rp7.800 triliun. Namun, dalam periode yang sama, arus dana yang keluar dari Indonesia mencapai sekitar US$343 miliar.
Prabowo mengidentifikasi salah satu sumber utama kebocoran adalah praktik under-invoicing, yaitu pelaporan nilai ekspor yang lebih rendah dari kondisi sebenarnya. "Para pengusaha itu bohong. Katanya dia jual 1.000 ton, dia lapor hanya 500 ton. Artinya apa? Artinya negara rugi," tegasnya.
Akibat praktik tersebut, Prabowo menyebut Indonesia telah mengalami kerugian hingga US$908 miliar atau sekitar Rp16.244 triliun selama 34 tahun terakhir. Saat ini, para ahli memperkirakan kebocoran ekonomi masih mencapai sekitar US$150 miliar per tahun atau setara dengan Rp2.500 triliun.
Komitmen Perbaikan Tata Kelola
Menghadapi situasi ini, Prabowo menegaskan bahwa pemerintahannya tengah berupaya keras menutup berbagai celah kebocoran. "Kebocoran kita, kita hitung para ahli hitung sekarang adalah kurang lebih US$150 miliar tiap tahun, Rp2.500 triliun tiap tahun. Dan ini sedang saya perbaiki semua," ujarnya.
Salah satu upaya yang dilakukan adalah menerapkan kebijakan ekspor komoditas sumber daya alam strategis satu pintu melalui PT Danantara Sumber Daya Indonesia (PT DSI) untuk mencegah praktik under-invoicing. Selain itu, pemerintah juga telah menutup 240 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang terus merugi.
Belum Ada Kebijakan Baru Kenaikan Gaji
Meskipun pemerintah sebelumnya pernah mengumumkan rencana peningkatan kesejahteraan guru, hingga pertengahan 2026 belum ada kebijakan baru terkait kenaikan gaji guru maupun PNS. Namun, Presiden mengaku terkejut dan sedih mengetahui besarnya kekayaan negara yang hilang selama ini. "Saya baru kurang lebih 18 bulan memimpin pemerintahan, saya sendiri syok, terkejut, sedih melihat berapa besar kekayaan kita yang hilang selama ini. Ini bukan kita cari kesalahan, kita anggaplah ini suatu kelalaian kita bersama," ungkapnya.
Komisi X DPR Dorong Kenaikan Gaji Guru
Menanggapi pernyataan Presiden, Wakil Ketua Komisi X DPR Lalu Hadrian menyatakan bahwa pihaknya mendorong agar gaji guru benar-benar dinaikkan. Menurut perhitungan Komisi X, angka ideal untuk kesejahteraan guru adalah minimal Rp5 juta per bulan. Lalu juga mengungkapkan bahwa dalam postur anggaran 2027 sudah terlihat itikad baik dari pemerintah untuk mempersiapkan anggaran kenaikan gaji dan tunjangan guru, baik yang berstatus ASN maupun non-ASN.
