Seluruh tahapan pencairan telah memiliki jadwal rutin yang dilakukan setiap bulan agar proses penyaluran berjalan lebih tertata.
⏳ 2. Perbedaan Mekanisme Pencairan ASN dan Non-ASN
Perbedaan status kepegawaian turut memengaruhi jadwal pencairan TPG.
Ternyata, pencairan TPG ASN dan non-ASN menggunakan jalur administrasi yang berbeda.
Hal ini diatur dalam Permendikdasmen Nomor 10 Tahun 2026 yang secara resmi mengganti Permendikdasmen Nomor 4 Tahun 2025 terkait juknis pemberian TPG.
Jalur Pencairan ASN (PNS & PPPK)
Proses penyaluran TPG untuk guru ASN melewati alur yang lebih panjang, yang mencakup:
-
Pembaruan Dapodik
-
Sinkronisasi data
-
Validasi pusat
-
Penetapan penerima
-
Rekomendasi
-
Transfer melalui rekening guru
Jalur Pencairan Non-ASN
Sementara itu, mekanisme pencairan untuk guru non-ASN relatif lebih singkat karena fokus pada validasi bantuan pemerintah dan proses administrasi yang berbeda.
Akibat perbedaan mekanisme ini, jadwal pencairan antar kategori guru bisa mengalami selisih waktu.
Ada daerah yang sudah mulai mencairkan TPG lebih awal, sementara daerah lain masih menunggu proses validasi dan penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM).
⚙️ 3. Kendala Validasi Data dan Sinkronisasi Sistem
Selain SKTP, beberapa kendala teknis berikut juga sering menjadi penyebab tertundanya pencairan TPG:
Data GTK yang Belum Lengkap atau Tertinggal
Data guru di Info GTK adalah ujung tombak penyaluran TPG.
Jika data di sini belum lengkap atau belum diverifikasi, maka tunjangan pun belum bisa cair.
Banyak guru yang sudah sertifikasi tapi belum terdaftar di GTK secara benar, bisa karena kesalahan input, NIK yang tidak sesuai, atau bahkan NUPTK yang belum terbit.
Kesalahan input data oleh sekolah atau dinas juga sering menjadi faktor penghambat yang luput dari perhatian.
Belum Selarasnya Data Dapodik dan Info GTK
Salah satu penyebab paling sering ditemui adalah belum selarasnya data antara Dapodik dan Info GTK.
Perubahan atau perbaikan data yang dilakukan operator sekolah tidak langsung terbaca oleh sistem pusat.
Dalam banyak kasus, proses sinkronisasi membutuhkan waktu beberapa hari hingga dua pekan.
Jika dalam proses sinkronisasi ditemukan data penting yang belum sesuai, seperti NUPTK, tanggal lahir, status kepegawaian, atau riwayat perubahan status, maka status validasi otomatis tertahan.
Dampaknya, SKTP tidak bisa diterbitkan tepat waktu.
