Karena setiap rumah tangga memiliki kondisi ekonomi dan komponen bantuan yang berbeda, jumlah manfaat yang diterima juga tidak sama.
Ada keluarga yang menerima akumulasi bantuan mendekati angka tersebut dalam satu tahun karena memenuhi banyak komponen, namun ada pula yang memperoleh nilai jauh di bawahnya.
Dengan demikian, anggapan bahwa pemerintah akan membagikan uang tunai Rp5,4 juta secara merata kepada seluruh masyarakat merupakan informasi yang tidak sesuai dengan fakta.
Pemerintah Siapkan Sistem Penyaluran Berbasis Digital
Pemerintah saat ini sedang mengembangkan sistem perlindungan sosial berbasis teknologi digital yang terintegrasi.
Salah satu langkah yang disiapkan adalah penerapan Digital Single ID, yaitu sistem identitas terpadu yang akan menyatukan data penerima bantuan dari berbagai instansi pemerintah.
Teknologi tersebut juga dirancang memanfaatkan kecerdasan buatan (artificial intelligence atau AI) untuk membantu proses verifikasi dan pencocokan data sehingga penyaluran bantuan dapat lebih tepat sasaran.
Melalui mekanisme baru ini, bantuan akan disalurkan secara digital ke rekening atau media penampung milik penerima sesuai jadwal masing-masing program.
Artinya, tidak ada mekanisme pencairan sekaligus dalam satu waktu sebagaimana informasi yang beredar di media sosial.
Masyarakat Diminta Waspada terhadap Link Pendaftaran Palsu
Seiring viralnya informasi mengenai bansos Rp5,4 juta, muncul pula berbagai tautan atau link pendaftaran yang mengatasnamakan pemerintah maupun Presiden Prabowo Subianto.
Tautan tersebut biasanya meminta masyarakat mengisi data pribadi seperti Nomor Induk Kependudukan (NIK), nomor KTP, nomor Kartu Keluarga, hingga nomor telepon.
