Jumlah ini merupakan besaran terendah yang dijamin undang-undang, dan dapat lebih besar tergantung kebijakan dan kemampuan keuangan desa masing-masing.
Dasar Hukum dan Mekanisme Pembayaran
Penghasilan tetap kepala dusun ini dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).
Baca juga:
Pencairan Tunjangan Profesi Guru Juni 2026: SKTP Terbit, TPG THR 100% Masih Menunggu Kepastian
Sumber utamanya adalah Alokasi Dana Desa (ADD) yang ditransfer dari pemerintah pusat, serta dapat ditambah dari sumber lain yang dikelola desa.
Dasar hukum utama:
Baca juga:
Resmi! Pemerintah Perpanjang Bansos Beras 3 Bulan, Bulog Mulai Salurkan 10 Kg per KPM pada Juli 2026
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (disahkan 25 April 2024)
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU Desa
Pengaturan ini bertujuan untuk memberikan kepastian kesejahteraan bagi perangkat desa, sekaligus meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan di tingkat dusun dan desa.
