Ia menyinggung keluhan masyarakat soal rendahnya penghargaan terhadap profesi guru karena gaji yang tidak besar.
“Klaster kedua adalah untuk guru dan dosen.
Itu belanjanya dari mulai gaji sampai dengan tunjangan kinerja tadi.
Banyak di media sosial saya selalu mengatakan, ‘Oh, menjadi dosen atau menjadi guru tidak dihargai karena gajinya nggak besar.’ Ini juga salah satu tantangan bagi keuangan negara.
Apakah semuanya harus keuangan negara ataukah ada partisipasi dari masyarakat,” jelasnya, sebagaimana dikutip dari Tempo.
Pemerintah sendiri telah mengalokasikan anggaran pendidikan yang sangat besar.
Pada RAPBN 2026, misalnya, anggaran untuk sektor pendidikan mencapai Rp757,8 triliun.
PGRI: Guru Bukan Beban, tapi Pahlawan Pendidikan
Meski telah ada klarifikasi, isu ini tetap memicu reaksi dari Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI).
Organisasi ini menyesalkan jika pernyataan Menkeu yang dipotong tersebut justru dimaknai bahwa guru adalah beban negara.
“Pernyataan itu dinilai berlebihan dan menyakitkan, mengingat fakta bahwa guru, terutama yang berstatus honorer dan mengabdi di daerah pelosok, justru menjadi garda terdepan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa,” ujar Ketua Badan Khusus Komunikasi dan Digitalisasi PGRI, Wijaya, sebagaimana dilansir Jawa Pos.
Wijaya menambahkan, berdasarkan data Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, pada 2022 jumlah guru honorer mencapai 704.503 orang, ditambah 141.724 guru tidak tetap (GTT) kabupaten/kota serta 13.328 GTT provinsi.
