Sistem ini akan menjadi fondasi bagi penyaluran bansos dan berbagai bentuk transfer langsung pemerintah agar lebih tepat sasaran.
"Dengan Digital Single ID, semua bansos atau direct cash transfer akan tepat sasaran dan akan menghemat angka cukup besar," tegas Luhut di Istana Kepresidenan.
Salah satu perubahan mendasar yang akan terjadi adalah pergeseran skema subsidi. "Subsidi tidak akan lagi ke barang. Subsidi akan langsung kepada penerima," jelas Luhut.
Rata-rata bansos akan diberikan dalam bentuk transfer tunai sekitar Rp5,4 juta per orang, yang kemudian akan dikelompokkan dan diverifikasi oleh AI.
Perlinsos Digital: Portal Bansos Berbasis AI
Salah satu implementasi nyata dari GovTech berbasis AI adalah sistem Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital yang saat ini sedang diuji coba.
Sistem ini dikembangkan dalam bentuk portal layanan, bukan aplikasi terpisah, sehingga memudahkan akses masyarakat.
Cara Kerja
Melalui portal Perlinsos Digital, masyarakat dapat mengajukan bantuan sosial hanya dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan verifikasi wajah (face recognition).
Proses verifikasi wajah memungkinkan identifikasi penerima manfaat secara akurat dalam waktu singkat.
"Kemarin kami beri contoh di DPR waktu kami dipanggil bagaimana face recognition segera bisa menjawab masalah sanggah dalam satu menit," ungkap Luhut.
Efisiensi Waktu dan Biaya
Digitalisasi membawa efisiensi luar biasa dalam proses administrasi bansos:
-
Proses pendaftaran yang sebelumnya membutuhkan waktu hingga 200 hari kini dapat diselesaikan dalam hitungan menit
-
Biaya administrasi yang sebelumnya mencapai Rp150.000 turun menjadi hampir tanpa biaya
-
Hingga saat ini, hampir 370 ribu warga telah memanfaatkan layanan Perlinsos Digital untuk pendaftaran maupun penyampaian sanggahan
Tahapan Implementasi
Pemerintah telah menyusun jadwal implementasi yang terukur:
1. Uji Coba di Banyuwangi
Uji coba perdana Perlinsos Digital dilakukan di Kabupaten Banyuwangi dan menunjukkan hasil yang positif.
Keberhasilan ini menjadi model pembelajaran bagi perluasan ke daerah lain.
2. Perluasan ke 42 Kabupaten/Kota
Saat ini, implementasi diperluas ke 42 kabupaten/kota sebagai wilayah piloting.
