Berita

Update Bansos Terkini: Hoaks Penebalan BPNT Rp400.000, Pencairan Tahap 2 & Wacana Kompor Listrik

Diperbarui 0 2 mnt baca 377 kata
Update Bansos Terkini: Hoaks Penebalan BPNT Rp400.000, Pencairan Tahap 2 & Wacana Kompor Listrik
Update Bansos Terkini: Hoaks Penebalan BPNT Rp400.000, Pencairan Tahap 2 & Wacana Kompor Listrik — 000 untuk periode Juni-...

Bungko News

Beredar luas di media sosial dan grup-grup percakapan informasi mengenai adanya program "penebalan" atau bonus Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sebesar Rp400.000 untuk periode Juni-Juli 2026. Kabar ini ramai dibagikan dengan narasi yang mengklaim adanya tambahan bantuan bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Namun, setelah ditelusuri, informasi tersebut dipastikan tidak benar atau hoaks.

Hoaks ini biasanya disebarkan dengan mengemas ulang dokumentasi program serupa dari tahun sebelumnya untuk mengaburkan informasi waktu, sehingga seolah-olah kebijakan tersebut baru saja diterbitkan. Hingga pekan pertama Juni 2026, belum ada pengumuman resmi maupun instruksi tertulis dari Kementerian Sosial terkait adanya dana penebalan atau bonus tambahan tersebut. Masyarakat diimbau untuk tidak mudah percaya dan tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi kebenarannya.

Di sisi lain, proses pencairan bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dan BPNT tahap kedua tahun 2026 masih terus berlangsung. Pencairan tahap ini dijadwalkan berlangsung hingga 30 Juni 2026. Bagi KPM yang belum menerima bantuan, penyaluran susulan masih aktif berjalan. Nilai bantuan BPNT yang disalurkan mencapai Rp600.000 dan masuk langsung ke rekening penerima yang terhubung dengan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) melalui bank-bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) seperti BRI, BNI, dan Mandiri.

Selain itu, pemerintah kembali mengkaji program pembagian kompor listrik gratis yang sebelumnya sempat diwacanakan namun dibatalkan. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mengusulkan anggaran sebesar Rp815,56 miliar untuk program ini pada tahun depan.

Alasan utama di balik usulan ini adalah tingginya ketergantungan Indonesia terhadap impor LPG. Saat ini, sekitar 80% kebutuhan LPG nasional masih dipenuhi dari impor, sehingga membebani devisa negara. Biaya impor LPG mencapai lebih dari Rp130 triliun per tahun, sementara anggaran subsidi LPG menembus Rp80 triliun.

Berbeda dengan rencana sebelumnya, program ini akan menggunakan teknologi kompor listrik baru yang lebih efisien dan dapat digunakan oleh rumah tangga berdaya listrik rendah, termasuk pelanggan dengan kapasitas di bawah 900 VA. Jumlah unit kompor listrik yang akan dibagikan masih dalam pembahasan dan diperkirakan baru akan ditentukan pada bulan Agustus mendatang. Sebagai informasi, program serupa pernah direncanakan pada tahun 2022 dengan target pembagian 300 ribu unit, namun akhirnya dibatalkan.

Masyarakat diharapkan untuk selalu waspada terhadap informasi yang beredar dan hanya merujuk pada sumber resmi dari pemerintah untuk mendapatkan kabar terbaru mengenai bantuan sosial.

Berita Terkait