Bungko News – Kabar baik bagi keluarga penerima manfaat (KPM) di seluruh Indonesia.
Pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos) resmi memulai pencairan bantuan sosial (bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) atau program sembako untuk triwulan III tahun 2026 pada Senin, 20 Juli 2026.
Penyaluran bansos tahap ketiga ini mencakup periode Juli, Agustus, dan September 2026, dan ditargetkan menjangkau lebih dari 18 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) memastikan bahwa proses administrasi pencairan telah memasuki tahap akhir setelah Kementerian Sosial menerima data kependudukan terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS).
Namun, ada hal penting yang perlu dipahami oleh seluruh calon penerima.
Mulai tahun 2026, pemerintah memperketat sasaran penerima bantuan dengan menggunakan sistem desil dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai acuan utama.
Tidak semua masyarakat berhak menerima bansos—hanya kelompok desil tertentu yang menjadi prioritas.
Apa Itu Sistem Desil?
Desil adalah sistem pengelompokan tingkat kesejahteraan rumah tangga yang membagi populasi masyarakat ke dalam 10 tingkatan (desil 1 hingga desil 10).
Setiap desil merepresentasikan sekitar 10% dari total keluarga yang terdata, mulai dari kelompok ekonomi paling rentan hingga paling sejahtera.
Semakin kecil angka desil, semakin rendah tingkat kesejahteraan keluarga yang tercatat—dan semakin besar peluang untuk menerima bantuan sosial.
Desil 1 merupakan 10% keluarga dengan tingkat kesejahteraan terendah di Indonesia, sementara desil 10 merupakan 10% keluarga dengan tingkat kesejahteraan tertinggi.
Indikator penentuan desil dinilai secara komprehensif berdasarkan sinkronisasi berbagai data, meliputi kondisi kelayakan tempat tinggal dan daya listrik rumah, penghasilan rata-rata dan jumlah tanggungan dalam keluarga, tingkat pendidikan dan jenis pekerjaan kepala keluarga, serta kepemilikan aset berharga.
Desil bersifat dinamis—jika data tidak sesuai dengan kondisi nyata, masyarakat dapat mengajukan perbaikan data melalui perangkat desa/kelurahan, dinas sosial, atau aplikasi Cek Bansos.
Desil akan dihitung ulang oleh BPS secara periodik.
