Beberapa tuntutan yang masih menjadi perhatian antara lain:
- Kesetaraan gaji antara PPPK Paruh Waktu dan PPPK penuh waktu apabila pembiayaannya berasal dari APBN.
- Kepastian mengenai program jaminan hari tua bagi PPPK Paruh Waktu.
- Kejelasan kewajiban mengikuti pelatihan dasar (Latsar) apabila status dan pembiayaan berubah.
- Kepastian nasib tenaga teknis dan guru yang saat ini masih berstatus PPPK Paruh Waktu.
Tantangan Implementasi Masih Menanti
Meski mendapat dukungan politik yang cukup kuat, pelaksanaan kebijakan ini masih membutuhkan pengaturan teknis yang matang.
Pemerintah perlu menyiapkan mekanisme pendanaan melalui APBN, menyelaraskan aturan mengenai batas maksimal belanja pegawai di daerah, serta memastikan proses pembayaran gaji berjalan efektif tanpa menimbulkan persoalan administratif baru.
Kesimpulan
Komitmen Komisi II DPR RI untuk melindungi PPPK dan PPPK Paruh Waktu dari ancaman PHK karena alasan anggaran menjadi angin segar bagi jutaan tenaga ASN non-PNS di Indonesia.
Di sisi lain, usulan agar gaji mereka ditanggung langsung oleh APBN mulai tahun 2027 berpotensi menjadi perubahan besar dalam tata kelola kepegawaian nasional.
Kebijakan ini diharapkan mampu memberikan kepastian pendapatan, mengurangi kesenjangan antar daerah, serta meningkatkan kesejahteraan PPPK yang selama ini menghadapi berbagai keterbatasan.
Kini, perhatian publik tertuju pada langkah pemerintah dalam menerjemahkan komitmen tersebut menjadi regulasi dan implementasi nyata yang dapat dirasakan langsung oleh seluruh PPPK di Indonesia.
