Bungko News – Pemerintah melalui Kementerian Sosial terus menggenjot penyaluran berbagai program bantuan sosial (bansos) di pertengahan Juni 2026.
Sejumlah bansos reguler seperti Program Keluarga Harapan (PKH) Tahap 2 dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) masih terus dicairkan, sementara perhatian utama tertuju pada Program Pemberdayaan Sosial Ekonomi (PPSE) yang memberikan modal usaha Rp5 juta bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tertentu.
Penyaluran PKH dan BPNT Tahap 2 Masih Berlanjut
Pencairan bansos PKH Tahap 2 dan BPNT untuk periode April–Juni 2026 masih berlangsung di berbagai daerah, baik melalui kartu KKS perbankan Himbara (BRI, BNI, Mandiri) maupun PT Pos Indonesia untuk wilayah 3T (terdepan, terluar, tertinggal). Penyaluran susulan juga terus dilakukan bagi KPM yang belum menerima bantuan pada termin sebelumnya. Pemerintah menetapkan 30 Juni 2026 sebagai batas akhir transaksi pencairan melalui bank penyalur.
KPM diimbau untuk rutin memeriksa saldo rekening KKS dan memastikan status di aplikasi SIKS-NG telah berubah menjadi Standing Instruction (SI) agar dana segera masuk. Bagi yang statusnya masih "Berhasil Cek Rekening", diimbau bersabar karena proses pencairan dilakukan secara bertahap.
Bantuan Pangan Beras dan Minyak Goreng
Perum Bulog masih menyelesaikan penyaluran paket komplementer pangan berupa beras 20 kg dan minyak goreng 2 liter untuk alokasi Februari–Maret 2026 yang sempat tertunda di beberapa wilayah. Pemerintah juga menyiapkan kelanjutan bantuan pangan beras untuk periode Juli–September 2026 yang menyasar sekitar 33,2 juta KPM.
Program Indonesia Pintar (PIP) Terus Berjalan
Bantuan pendidikan Program Indonesia Pintar (PIP) untuk jenjang SD, SMP, hingga SMA/SMK juga masih dalam proses penyaluran pada termin 2 (Mei–September 2026). Penyaluran dilakukan melalui rekening Simpanan Pelajar (SimPel) dengan data penerima yang disinkronkan dari sistem Dapodik. Siswa dan orang tua dapat memantau status penerimaan melalui laman resmi pip.kemendikdasmen.go.id.
BLT Dana Desa
Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa juga terus disalurkan oleh pemerintah desa di berbagai daerah, dengan nominal Rp300.000 per bulan untuk periode yang disesuaikan dengan kebijakan masing-masing desa.
