Soal 270. Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani merupakan hak asasi yang...
A. Tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun
B. Dapat dikurangi dalam keadaan darurat
C. Hanya berlaku untuk warga tertentu
D. Tidak diatur dalam UUD 1945
Jawaban: A
Soal 271. Kewajiban warga negara untuk menghormati hak asasi manusia orang lain diatur dalam UUD 1945 pasal...
A. Pasal 28J ayat (1)
B. Pasal 28J ayat (2)
C. Pasal 28I ayat (1)
D. Pasal 28I ayat (2)
Jawaban: A
Soal 272. Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang.
Hal ini diatur dalam UUD 1945 pasal...
A. Pasal 28J ayat (2)
B. Pasal 28I ayat (1)
C. Pasal 28H ayat (1)
D. Pasal 28G ayat (1)
Jawaban: A
Soal 273. Bentuk negara Indonesia berdasarkan UUD 1945 adalah...
A. Kesatuan
B. Federal
C. Konfederasi
D. Dominion
Jawaban: A
Soal 274. Sistem pemerintahan Indonesia berdasarkan UUD 1945 adalah...
A. Presidensial
B. Parlementer
C. Campuran
D. Referendum
Jawaban: A
Soal 275. Dalam sistem presidensial, presiden berkedudukan sebagai...
A. Kepala negara sekaligus kepala pemerintahan
B. Hanya sebagai kepala negara
C. Hanya sebagai kepala pemerintahan
D. Simbol negara
Jawaban: A
Soal 276. Menteri dalam kabinet presidensial diangkat oleh...
A. Presiden
B. DPR
C. MPR
D. Rakyat
Jawaban: A
Soal 277. Menteri dalam sistem presidensial bertanggung jawab kepada...
A. Presiden
B. DPR
C. MPR
D. Rakyat
Jawaban: A
Soal 278. Kekuasaan membentuk undang-undang dipegang oleh...
A. Presiden bersama DPR
B. Presiden sendiri
C. DPR sendiri
D. MPR
Jawaban: A
Soal 279. Lembaga negara yang berwenang mengubah dan menetapkan UUD adalah...
A. MPR
B. DPR
C. Presiden
D. Mahkamah Konstitusi
Jawaban: A
Soal 280. Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki kewenangan untuk...
A. Menguji undang-undang terhadap UUD
B. Menguji peraturan daerah
C. Mengadili perkara pidana
D. Mengadili perkara perdata
Jawaban: A
Soal 281. Berikut adalah kewenangan Mahkamah Konstitusi, kecuali...
A. Memutus sengketa hasil pemilu
B. Memutus pembubaran partai politik
C. Memutus perkara korupsi
D. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara
Jawaban: C
Soal 282. Lembaga negara yang berwenang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara adalah...
A. BPK (Badan Pemeriksa Keuangan)
B. DPR
C. Mahkamah Agung
D. KPK
Jawaban: A
Soal 283. Presiden dan Wakil Presiden dipilih melalui...
A. Pemilihan umum secara langsung oleh rakyat
B. Dipilih oleh MPR
C. Dipilih oleh DPR
D. Ditunjuk oleh partai politik
Jawaban: A
Soal 284. Masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden menurut UUD 1945 adalah...
A. 5 tahun
B. 4 tahun
C. 6 tahun
D. 7 tahun
Jawaban: A
Soal 285. Presiden dan Wakil Presiden dapat dipilih kembali untuk masa jabatan berikutnya sebanyak...
A. 1 kali
B. 2 kali
C. 3 kali
D. Tidak dibatasi
Jawaban: A
Soal 286. Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh...
A. Partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu
B. Masyarakat secara langsung
C. DPR
D. MPR
Jawaban: A
Soal 287. Dalam hal Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya, maka jabatan Presiden digantikan oleh...
A. Wakil Presiden
B. Ketua MPR
C. Ketua DPR
D. Menteri Koordinator
Jawaban: A
Soal 288. Kekuasaan kehakiman yang merdeka dilakukan oleh...
A. Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi
B. Presiden dan DPR
C. Menteri Hukum dan HAM
D. Kepolisian
Jawaban: A
Soal 289. Calon hakim agung diusulkan oleh... kepada DPR.
A. Komisi Yudisial
B. Presiden
C. Mahkamah Agung
D. MPR
Jawaban: A
Soal 290. Tentara Nasional Indonesia (TNI) bertugas sebagai...
A. Alat pertahanan negara
B. Alat keamanan dalam negeri
C. Alat politik
D. Alat ekonomi
Jawaban: A
Soal 291. Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) bertugas sebagai...
A. Alat keamanan dan ketertiban masyarakat
B. Alat pertahanan negara
C. Alat politik
D. Alat yudikatif
Jawaban: A
Soal 292. TNI dan Polri memiliki hubungan yang bersifat...
A. Koordinatif
B. Subordinatif
C. Independen
D. Hirarkis
Jawaban: A
Soal 293. Pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota diatur dalam UUD 1945 pasal...
A. Pasal 18
B. Pasal 19
C. Pasal 20
D. Pasal 21
Jawaban: A
Soal 294. Kepala daerah provinsi disebut...
A. Gubernur
B. Bupati
C. Walikota
D. Camat
Jawaban: A
Soal 295. Kepala daerah kabupaten disebut...
A. Gubernur
B. Bupati
C. Walikota
D. Camat
Jawaban: B
Soal 296. Pemerintahan desa diakui dan dihormati oleh negara sebagai...
A. Pemerintahan yang bersifat khusus
B. Bagian dari pemerintahan daerah
C. Perpanjangan tangan camat
D. Lembaga informal
Jawaban: A
Soal 297. Prinsip otonomi daerah di Indonesia adalah...
A. Otonomi seluas-luasnya, nyata, dan bertanggung jawab
B. Otonomi terbatas
C. Otonomi semu
D. Otonomi tanpa pengawasan
Jawaban: A
Soal 298. Desa memiliki kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa.
Hal ini merupakan implementasi dari...
A. Pasal 18B UUD 1945
B. Pasal 18A UUD 1945
C. Pasal 19 UUD 1945
D. Pasal 20 UUD 1945
Jawaban: A
Soal 299. Pemisahan kekuasaan dalam sistem presidensial dimaksudkan untuk...
A. Mencegah penumpukan kekuasaan pada satu lembaga
B. Memperkuat kekuasaan presiden
C. Melemahkan lembaga legislatif
D. Menghilangkan checks and balances
Jawaban: A
Soal 300. Dalam menjalankan pemerintahan, presiden dibatasi oleh...
A. UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan
B. Keinginan pribadi presiden
C. Kepentingan partai politik
D. Tekanan asing
Jawaban: A
Soal 301. Hak DPR untuk mengajukan pertanyaan kepada presiden disebut...
A. Hak interpelasi
B. Hak angket
C. Hak menyatakan pendapat
D. Hak budget
Jawaban: A
Soal 302. Hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan undang-undang atau kebijakan pemerintah disebut...
A. Hak angket
B. Hak interpelasi
C. Hak budget
D. Hak inisiatif
Jawaban: A
Soal 303. Hak DPR untuk mengajukan rancangan undang-undang disebut...
A. Hak inisiatif
B. Hak interpelasi
C. Hak angket
D. Hak budget
Jawaban: A
Soal 304. APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) ditetapkan dengan...
A. Undang-Undang
B. Peraturan Pemerintah
C. Keputusan Presiden
D. Peraturan Menteri Keuangan
Jawaban: A
Soal 305. Lembaga yang berwenang mengumandangkan RUU APBN menjadi undang-undang adalah...
A. DPR bersama Presiden
B. Presiden sendiri
C. Menteri Keuangan
D. Mahkamah Agung
Jawaban: A
Soal 306. Peraturan yang dibuat oleh pemerintah pusat untuk menjalankan undang-undang disebut...
A. Peraturan Pemerintah (PP)
B. Peraturan Presiden (Perpres)
C. Keputusan Presiden (Keppres)
D. Instruksi Presiden (Inpres)
Jawaban: A