Berita

BREAKING NEWS: Kemensos Buka Suara soal 300.000 Rekening Gagal Salur Bansos karena "Judol"

Diperbarui 0 4 mnt baca 703 kata 3 halaman
BREAKING NEWS: Kemensos Buka Suara soal 300.000 Rekening Gagal Salur Bansos karena "Judol"
BREAKING NEWS: Kemensos Buka Suara soal 300.000 Rekening Gagal Salur Bansos karena "Judol" — Data terbaru dari proses perb...

Bungko News – Penyaluran bansos tahap 2 untuk periode April hingga Juni 2025 yang dilakukan oleh Kementerian Sosial (Kemensos) dihadapkan pada tantangan besar.

Dari upaya penyaluran yang sedang berlangsung, pemerintah mencatatkan angka yang cukup memprihatinkan.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mengungkapkan bahwa sekitar 1,3 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) gagal menerima bantuan pada tahap ini.

Data terbaru dari proses perbaikan menunjukkan, sebanyak 580.798 rekening yang semula gagal kini telah berhasil diproses ulang.

Namun, masih menyisakan sekitar 768.381 KPM yang harus menunggu proses verifikasi ulang agar bantuan mereka bisa cair.

“Salah satu masalah terbesar adalah gagal salur, di mana data Kemensos mencatat sekitar 1,3 juta rekening KPM tidak berhasil menerima dana bansos,” jelas Gus Ipul dalam keterangannya.

Mengapa Status "Cek Rekening" Gagal? Ini 3 Penyebab Utama dari Kemensos.

  1. Rekening Tidak Aktif (Dorman).

Rekening milik KPM yang sudah lama tidak digunakan atau tidak pernah bertransaksi akan secara otomatis diblokir oleh sistem perbankan.

Ketika rekening dalam status pasif (dorman), sistem secara otomatis akan menolak transfer dana bantuan yang masuk.

  1. Ketidaksesuaian Data (Nama dan NIK).

Ini adalah penyebab paling umum yang sering dialami KPM.

Perbedaan data yang sangat kecil, seperti perbedaan satu huruf pada ejaan nama di KTP dengan yang terdaftar di bank (“Ricky” vs “Ricky”), alamat yang tidak sama antara Kartu Keluarga (KK) dengan data Dukcapil, hingga nomor Induk Kependudukan (NIK) yang tidak valid, membuat sistem gagal memverifikasi identitas penerima.

Ketidaksinkronan data antara Dukcapil, data bank, dan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) menjadi akar masalah.

Berita Terkait