Lebih lanjut, Prastowo menekankan bahwa kebijakan tersebut tidak hanya berfokus pada kenaikan take home pay, tetapi juga merombak sistem pelayanan, memodernisasi kantor pajak, merevisi Undang-Undang Perpajakan, hingga mengoptimalkan target penerimaan negara.
Meski ada klarifikasi dari Kemenkeu, Rieke tetap pada pendiriannya bahwa evaluasi menyeluruh terhadap sistem gaji dan tunjangan aparatur negara sangat diperlukan.
Ia berharap, isu ini bisa menjadi pemicu untuk membangun sistem keuangan negara yang lebih adil dan transparan.
“Saya mendorong agar momentum ini dijadikan titik awal untuk membangun sistem keuangan negara yang lebih adil dan terbuka,” pungkas Rieke.
Pernyataan Rieke Diah Pitaloka ini pun memicu beragam reaksi dari publik.
Sebagian mendukung seruan evaluasi menyeluruh, sementara lainnya meminta agar semua pihak memahami konteks dan alasan di balik kebijakan tukin yang diterapkan di Kemenkeu.
***
