Pemerintah dipastikan akan segera merealisasikan penyaluran bantuan sosial (bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) tahap ketiga.
Penyaluran ini mencakup alokasi dana untuk periode Juli, Agustus, hingga September 2026.
Kabar tersebut disampaikan menyusul telah rampungnya proses pencairan tahap kedua yang berlangsung pada periode sebelumnya.
Kini, jajaran Kementerian Sosial (Kemensos) tengah mematangkan skema distribusi agar dana bantuan dapat segera diterima oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di seluruh wilayah Indonesia.
Jadwal Pencairan Tidak Serentak
Berdasarkan aturan yang berlaku, pencairan dana bantuan tahap ketiga akan dilaksanakan secara bertahap.
Pemerintah mengkonfirmasi bahwa tidak semua KPM akan menerima dana di waktu yang bersamaan.
Sebagian penerima akan mendapatkan akses pencairan lebih awal, sementara sebagian lainnya dijadwalkan menyusul di kemudian hari.
Masyarakat penerima manfaat diimbau untuk terus berkoordinasi dengan pendamping sosial setempat guna memastikan jadwal pencairan di wilayah masing-masing.
Meskipun demikian, pemerintah menegaskan bahwa seluruh KPM yang terdaftar sebagai penerima sah akan tetap mendapatkan haknya secara penuh.
Empat Himbauan Strategis dari Pusat
Menyikapi akan dimulainya proses pencairan tahap ketiga, pemerintah pusat mengeluarkan serangkaian himbauan resmi.
Keempat poin instruksi ini bertujuan untuk memastikan bantuan sosial tersalurkan secara utuh, tepat sasaran, dan tidak disalahgunakan oleh oknum tidak bertanggung jawab.
Berikut rinciannya:
1. Kepemilikan Mandiri Kartu KKS
Pemerintah mewajibkan seluruh KPM untuk memegang sendiri Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) mereka.
Kartu identitas bansos ini tidak diperkenankan untuk dititipkan atau dikuasai oleh pendamping sosial maupun pihak ketiga lainnya.
Masyarakat yang saat ini kartunya masih berada di tangan orang lain diimbau untuk segera mengambilnya.
Langkah ini diambil sebagai upaya preventif untuk mengantisipasi praktik pungutan liar (pungli) atau pemotongan dana bantuan yang tidak sah.
2. Pencairan Dana Secara Utuh dan Swakelola
Pada proses pencairan di tahap ketiga nanti, KPM diharapkan untuk mengambil dana bantuan secara mandiri.
Dengan melakukan transaksi sendiri di agen bank atau e-warung yang ditunjuk, risiko adanya potongan dana ilegal dapat diminimalisir.
Pemerintah menekankan bahwa bantuan PKH dan BPNT harus diberikan secara utuh tanpa pengurangan.
3. Larangan Penggunaan untuk Konsumsi Non-Pokok
Pemerintah mengingatkan agar dana bantuan ini tidak digunakan untuk membeli barang-barang yang tidak masuk dalam kebutuhan pokok.
Hal-hal yang masuk dalam larangan tersebut antara lain pembelian rokok, produk kosmetik, pulsa seluler secara berlebihan, atau barang konsumtif lainnya yang tidak menunjang kesejahteraan keluarga.
4. Prioritas untuk Kebutuhan Pendidikan
Khusus bagi KPM yang memiliki komponen anak sekolah, dana bantuan sangat direkomendasikan untuk dipergunakan guna memenuhi kebutuhan pendidikan.
Penggunaan yang dianjurkan meliputi pembelian buku pelajaran, alat tulis, perlengkapan seragam, serta pembayaran Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP).
Penutup
Pemerintah berharap dengan mengikuti seluruh himbauan tersebut, dana bantuan sosial tahap ketiga dapat dimanfaatkan secara optimal untuk menunjang perekonomian dan kesejahteraan keluarga penerima manfaat.
Masyarakat diimbau untuk selalu mengecek informasi resmi melalui saluran komunikasi yang valid serta pendamping sosial masing-masing.
