Berita

Terbaru! Besaran Gaji BPD di Indonesia Tahun 2025: Ini Rinciannya dan Dasar Hukumnya

Diperbarui 0 3 mnt baca 417 kata 3 halaman
Terbaru! Besaran Gaji BPD di Indonesia Tahun 2025: Ini Rinciannya dan Dasar Hukumnya

Sementara itu, Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 memberikan panduan umum namun menyerahkan penetapan besaran kepada pemerintah daerah melalui Peraturan Bupati/Walikota.

Hal ini menyebabkan adanya variasi tunjangan BPD antar kabupaten/kota.

Kesimpulan

Baca juga: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Umumkan Hasil Seleksi Administrasi PPG bagi Guru Tertentu Tahun 2026, 40.902 Guru Lolos Tahap Awal

Peningkatan tunjangan BPD tahun 2025 menjadi langkah positif dalam meningkatkan kesejahteraan perangkat desa.

Meskipun belum ada standar nasional, kejelasan regulasi dan mekanisme penetapan melalui Peraturan Bupati/Walikota diharapkan dapat memberikan kepastian dan keadilan bagi seluruh anggota BPD di Indonesia.

Masyarakat dan pemerintah desa diimbau untuk terus memantau kebijakan daerah masing-masing agar penyaluran tunjangan BPD berjalan transparan dan akuntabel.

Baca juga: BREAKING NEWS: Menkeu Purbaya Buka Suara, Nasib Kenaikan Gaji ASN 2026 Tergantung Kinerja Kuartal I

***

Baca juga: KPM CEK BANSOS! UPDATE TERBARU: BANSOS PKH BPNT TAHAP 2 CAIR BERTAHAP, TAHAP 3 BELUM ADA HILAL, INI KATA PENDAMPING!
Halaman:123
Tampilkan Semua

Hak Cipta Dilindungi. Dilarang keras mengutip, menyalin, atau mereproduksi sebagian maupun seluruh isi artikel ini untuk tujuan komersial, termasuk pembuatan konten media sosial, tanpa izin tertulis dari Redaksi.

Berita Terkait

Lihat semua berita Berita