Pemerintah juga terus melakukan verifikasi lapangan untuk memastikan bantuan tepat sasaran.
Selain itu, pemerintah saat ini menggencarkan pemberantasan judi online melalui pemblokiran situs, pelacakan transaksi mencurigakan, hingga edukasi kepada masyarakat.
Kementerian Komunikasi dan Digital bersama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) disebut aktif melakukan pengawasan terhadap aliran transaksi yang berkaitan dengan perjudian digital.
Bagi masyarakat penerima bansos, pemerintah mengimbau agar tidak terlibat dalam aktivitas judi online dalam bentuk apa pun.
Selain melanggar hukum dan merugikan diri sendiri, aktivitas tersebut juga dapat berdampak pada penghentian bantuan sosial yang selama ini diterima.
Pemerintah juga meminta masyarakat turut melaporkan jika menemukan indikasi penyalahgunaan bansos, termasuk penggunaan dana bantuan untuk judi online.
Partisipasi masyarakat dinilai penting untuk menjaga program bansos tetap tepat sasaran dan membantu keluarga yang benar-benar membutuhkan.
Di sisi lain, sejumlah pengamat sosial menilai langkah evaluasi penerima bansos yang terlibat judi online merupakan bentuk penegakan prinsip keadilan sosial.
Bantuan negara seharusnya diberikan kepada warga yang memanfaatkan bantuan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga, bukan untuk aktivitas konsumtif maupun perjudian.
Masyarakat diimbau rutin mengecek status bansos melalui kanal resmi pemerintah dan memastikan data kependudukan selalu diperbarui.
Dengan pengawasan yang semakin ketat, pemerintah berharap program bantuan sosial dapat berjalan lebih efektif, transparan, dan tepat sasaran.
