Pemerintah melalui Perum Bulog kembali menyiapkan program penebalan bantuan sosial (bansos) non tunai yang direncanakan akan mulai disalurkan pada bulan Juli 2026 mendatang.
Program ini menyasar sekitar 33,2 juta keluarga penerima manfaat (KPM) di seluruh Indonesia sebagai bentuk dukungan pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat di tengah kenaikan harga kebutuhan pokok dan bahan bakar minyak (BBM).
Fokus pada Bantuan Pangan Non Tunai
Berbeda dengan program bantuan sosial reguler seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang disalurkan melalui rekening Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), penebalan bansos kali ini berbentuk bantuan pangan berupa barang kebutuhan pokok.
Perum Bulog telah menyatakan kesiapannya dalam hal penyediaan stok, proses distribusi, transportasi, dan pengelolaan logistik untuk memastikan penyaluran berjalan lancar.
Dalam program ini, setiap keluarga penerima manfaat berpotensi mendapatkan bantuan berupa:
-
30 kg beras
-
6 liter minyak goreng
Bantuan direncanakan berlangsung selama 3 bulan dan mulai direalisasikan secara bertahap pada Juli 2026.
Kriteria Penerima Manfaat
Berdasarkan informasi yang beredar, terdapat dua kategori utama penerima bantuan pangan tersebut:
-
Penerima Bansos Reguler Aktif
Keluarga penerima manfaat yang saat ini masih aktif sebagai penerima bansos reguler pemerintah, baik penerima PKH maupun BPNT, dengan prioritas utama bagi mereka yang masuk dalam kategori desil 1 sampai dengan desil 4 berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). -
Masyarakat yang Terdata dalam DTSEN
Masyarakat yang selama ini menerima bansos reguler tetapi namanya masuk dalam data DTSEN pada kelompok desil 1 sampai dengan desil 4. Tidak menutup kemungkinan masyarakat yang sebelumnya belum pernah menerima bansos juga dapat menerima bantuan pangan ini apabila memenuhi kriteria yang telah ditetapkan.
Jadwal Penyaluran
Proses penyaluran direncanakan akan dimulai pada bulan Juli 2026 secara bertahap di seluruh Indonesia.
Perum Bulog akan bekerja sama dengan pemerintah daerah, pihak kecamatan, kelurahan, desa, hingga petugas di lapangan untuk memastikan proses distribusi berjalan lancar.
Bagi calon penerima manfaat, akan diberikan surat undangan atau pemberitahuan resmi mengenai waktu dan lokasi pengambilan bantuan.
Masyarakat diimbau untuk terus berkoordinasi dengan pihak desa, kelurahan, atau pendamping sosial di wilayah masing-masing agar tidak ketinggalan informasi.
Imbauan bagi KPM yang Bantuan PKH dan BPNT-nya Sudah Cair
Kementerian Sosial Republik Indonesia mengingatkan seluruh KPM penerima PKH maupun BPNT yang sudah masuk dalam rekening KKS agar segera melakukan transaksi.
Berdasarkan mekanisme penyaluran bansos, terdapat batas waktu penyaluran (cut off) yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2026.
Bagi KPM yang bantuannya sudah masuk namun belum ditransaksikan, disarankan untuk segera melakukan pencairan sesuai prosedur yang berlaku.
Jangan sampai saldo mengendap terlalu lama di rekening karena dikhawatirkan dapat menimbulkan kendala administratif dalam proses pelaporan.
Tips bagi KPM yang Belum Cair
Bagi KPM yang sampai saat ini bantuannya masih belum cair, tidak perlu panik dan khawatir terlebih dahulu.
Selama status kepesertaan bansos masih aktif dan tidak terdapat keterangan CL (Close) ataupun penghentian bantuan, maka peluang pencairan masih tetap ada.
Bahkan, bantuan yang belum tersalurkan dapat disalurkan pada tahap berikutnya dan dirapel pada periode penyaluran selanjutnya.
Masyarakat diimbau untuk rutin melakukan pengecekan status bantuan dan selalu mengikuti informasi resmi dari Kementerian Sosial maupun pendamping sosial di wilayah masing-masing.
Disclaimer: Informasi ini berdasarkan pernyataan resmi dari Perum Bulog dan Kementerian Sosial.
Masyarakat diharapkan untuk selalu memverifikasi informasi melalui saluran resmi pemerintah dan pendamping sosial di daerah masing-masing.
