Bungko News – Pemerintah melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 2026 secara resmi menetapkan aturan tegas mengenai pemberian gaji ke-13 tahun 2026 kepada aparatur negara Dua Kelompok yang Tidak Menerima Gaji ke-13 Tags: Menerima Gaji Tags: Menerima Gaji
Pemerintah melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 2026 secara resmi menetapkan aturan tegas mengenai pemberian gaji ke-13 tahun 2026 kepada aparatur negara.
Di tengah proses pencairan yang mulai dilakukan pada Juni 2026, terdapat dua kelompok ASN, prajurit TNI, dan anggota Polri yang dipastikan tidak berhak menerima gaji ke-13.
Ketentuan tersebut berlaku bagi seluruh instansi pemerintah pusat maupun daerah dan tertuang secara jelas dalam Pasal 8 PP Nomor 9 Tahun 2026 serta petunjuk teknis pelaksanaan pembayaran gaji ke-13 yang diterbitkan pemerintah.
Dua Kelompok yang Tidak Menerima Gaji ke-13
1. ASN, TNI, dan Polri yang Sedang Cuti di Luar Tanggungan Negara (CLTN)
Kelompok pertama yang tidak berhak menerima gaji ke-13 adalah aparatur negara yang sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara atau sebutan lainnya yang memiliki konsekuensi serupa.
Cuti di luar tanggungan negara merupakan kondisi ketika pegawai diberikan izin untuk tidak menjalankan tugas kedinasan dalam jangka waktu tertentu dan selama masa tersebut negara tidak menanggung gaji maupun tunjangannya.
Karena status kepegawaiannya tidak aktif dalam menerima penghasilan dari negara selama masa cuti tersebut, maka hak atas gaji ke-13 juga tidak diberikan.
Beberapa contoh kondisi yang termasuk kategori ini antara lain:
- Cuti di luar tanggungan negara untuk mengikuti suami atau istri.
- Cuti dalam jangka panjang yang tidak dibiayai negara.
- Bentuk cuti lain yang mengakibatkan penghentian sementara hak penghasilan dari negara.
Status aparatur yang sedang menjalani CLTN secara otomatis tidak masuk dalam daftar penerima pembayaran gaji ke-13.
2. ASN, TNI, dan Polri yang Ditugaskan di Luar Instansi Pemerintah
Kelompok kedua yang tidak memperoleh gaji ke-13 adalah aparatur negara yang sedang menjalankan penugasan di luar instansi pemerintah dan menerima gaji dari instansi atau lembaga tempat penugasannya.
Beberapa contoh penugasan tersebut meliputi:
- Pegawai yang diperbantukan pada BUMN.
- Pegawai yang ditugaskan pada organisasi atau lembaga internasional.
- Pegawai yang menjalankan tugas khusus di luar struktur pemerintahan dengan skema penggajian dari pihak lain.
Pemerintah menetapkan ketentuan ini untuk menghindari terjadinya pembayaran ganda yang bersumber dari APBN maupun APBD.
Apabila pegawai telah menerima penghasilan penuh dari lembaga tempat bertugas saat ini, maka hak atas gaji ke-13 dari instansi asal tidak diberikan.
