AD/ART koperasi disusun secara partisipatif dengan melibatkan seluruh calon anggota.
Dokumen ini menjadi konstitusi koperasi yang mengatur seluruh aspek operasional, termasuk hak dan kewajiban anggota, kewajiban iuran, partisipasi dalam kegiatan koperasi, serta hak memperoleh manfaat dari usaha koperasi.
AD/ART memuat ketentuan mengenai nama koperasi, tujuan, tempat kedudukan, serta mekanisme pengelolaan dan pertanggungjawaban.
Tahap 5: Pengesahan Akta Notaris
Seluruh dokumen yang telah disusun, termasuk dokumen hasil Musdesus, dibawa ke Notaris Pembuat Akta Koperasi (NPAK) untuk proses pembuatan akta pendirian koperasi.
NPAK memiliki wewenang untuk membuat berbagai dokumen resmi terkait pendirian, perubahan anggaran dasar, serta kegiatan operasional koperasi lainnya.
Notaris bertanggung jawab untuk membuat Akta Pendirian Koperasi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Setelah akta pendirian selesai dibuat, koperasi memiliki dasar hukum untuk melanjutkan ke proses pengesahan badan hukum.
Tahap 6: Pendaftaran dan Pengesahan Badan Hukum
Proses pengesahan badan hukum diajukan ke Kementerian Hukum dan HAM melalui sistem Online Single Submission (OSS) untuk mendapatkan Nomor Induk Koperasi (NIK) dan status badan hukum resmi.
Para pendiri atau kuasanya mengajukan permohonan pengesahan akta pendirian secara tertulis kepada Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah di tingkat kabupaten/kota.
Seluruh dokumen yang diperlukan, termasuk akta pendirian dari notaris, Berita Acara Musdesus, AD/ART, serta surat keputusan pengurus, diunggah ke dalam sistem untuk diverifikasi.
Apabila dokumen yang diunggah sudah lengkap dan sesuai, maka proses pendaftaran dapat dilanjutkan hingga tahap pengesahan koperasi.
Koperasi yang telah mendapat pengesahan badan hukum memperoleh status legal yang diakui negara dan berhak memperoleh fasilitas seperti pinjaman bank atau bantuan pemerintah.
Tahap 7: Penyaluran Modal Awal dari Dana Desa
Setelah dokumen akta pendirian badan hukum KDMP atau bukti penyampaian dokumen pembentukan ke notaris serta Surat Pernyataan Komitmen Dukungan APBDes untuk modal awal pembentukan KDMP diterima oleh bupati/wali kota, selanjutnya diteruskan kepada Menteri Keuangan melalui aplikasi OM-SPAN.
Penyaluran Dana Desa tahap II akan dilakukan setelah dokumen-dokumen tersebut diterima.
Dana ini menjadi modal awal bagi operasional Kopdes Merah Putih.
Cara Pendaftaran Kopdes Merah Putih Secara Online
Pendaftaran Kopdes Merah Putih dapat dilakukan secara online melalui platform resmi yang telah disediakan oleh pemerintah.
Berikut adalah langkah-langkah pendaftaran yang perlu diikuti.
Langkah 1: Akses Situs Resmi Pendaftaran
Buka laman resmi pendaftaran Kopdes Merah Putih.
Terdapat dua alamat yang dapat digunakan, yaitu merahputih.kop.id/daftar atau kopdesmerahputih.kop.id/daftar.
Portal ini merupakan dashboard nasional Satgas Kopdes Merah Putih yang berfungsi sebagai sumber data tunggal program.
Dashboard ini dikelola satgas dan secara teknis dikelola di bawah Kementerian Koperasi, bertujuan untuk merekap serta memantau proses pembentukan Kopdes Merah Putih mulai dari sosialisasi, Musdesus, rapat anggota, hingga berdirinya koperasi.
Langkah 2: Pilih Skema Pendaftaran
Pilih skema yang sesuai dengan kondisi koperasi di desa.
