JAKARTA - Kabar gembira untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).
Pemerintah melalui Kementerian Sosial telah menurunkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk dua bantuan sosial tambahan yang akan disalurkan secara merata mulai besok.
Dua bansos tambahan tersebut adalah bantuan beras 10 kg dan bantuan daging ayam serta telur untuk penanganan stunting.
Pencairan ini merupakan bagian dari paket stimulus ekonomi pemerintah untuk melindungi daya beli masyarakat di tengah tekanan global.
Berdasarkan informasi dari Kementerian Keuangan, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp11,93 triliun untuk penebalan bansos tersebut.
Bantuan ini diberikan kepada 18,3 juta KPM selama dua bulan.
"Penyaluran bansos pada triwulan kedua 2025 ini mengacu kepada data tunggal sosial ekonomi nasional sesuai dengan arahan Bapak Presiden yaitu Inpres Nomor 4 Tahun 2025," ujar Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti.
Bantuan Tambahan Pertama: Beras 10 Kg
Bantuan sosial tambahan pertama yang akan disalurkan adalah beras 10 kg per KPM.
Bantuan ini ditujukan bagi penerima PKH dan BPNT aktif yang terdaftar dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Penyalurannya dilakukan oleh PT Pos Indonesia untuk daerah yang sudah menerima SP2D.
Berdasarkan data terbaru, terdapat 12 provinsi yang telah menerima SP2D dan akan segera menyalurkan bansos beras, yaitu:
1. DKI Jakarta 2. Banten 3. Jawa Barat 4. Aceh 5. Sumatera Utara 6. Sumatera Barat 7. Riau 8. Kepulauan Riau 9. Kalimantan Tengah 10. Kalimantan Utara 11. Maluku 12. Maluku UtaraUntuk Provinsi DKI Jakarta, terdapat 304.044 KPM yang akan menerima bantuan beras ini dengan total kuota mencapai 3.040 ton.
Sementara itu, Provinsi Jawa Barat mendapatkan alokasi terbesar dengan 44.270 ton beras, diikuti oleh Banten sebanyak 699 ton.
"Beras ini akan disalurkan secara langsung oleh petugas PT Pos ke titik distribusi masing-masing wilayah, dan sebagian akan diantar langsung ke rumah-rumah penerima sesuai mekanisme yang berlaku," jelas Menteri Sosial Saifullah Yusuf.
Bantuan Tambahan Kedua: Daging Ayam dan Telur
Bantuan sosial tambahan kedua yang SP2D-nya juga sudah turun adalah bantuan daging ayam dan telur untuk penanganan stunting.
Bantuan ini disalurkan melalui ID Food bekerja sama dengan Badan Pangan Nasional.
Program ini ditujukan untuk 1.446.089 Keluarga Rawan Stunting (KRS) di 7 provinsi di Indonesia.
Setiap keluarga rentan stunting akan menerima satu paket berisi 10 butir telur dan 0,9 – 1 kg daging ayam beku (frozen) sebanyak tiga kali.
"Data KRS diperoleh dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) by name dan by address, sehingga penyaluran dapat tepat sasaran," ujar Direktur Utama ID FOOD Frans Marganda Tambunan.
Tujuh provinsi yang menjadi sasaran bantuan daging ayam dan telur ini adalah:
- Sumatera Utara: 136.738 KRS - Jawa Barat: 403.285 KRS - Jawa Tengah: 345.514 KRS - Jawa Timur: 374.197 KRS - Banten: 92.654 KRS - Nusa Tenggara Timur: 73.068 KRS - Sulawesi Barat: 20.633 KRSMekanisme Penyaluran
Untuk 12 provinsi yang telah menerima SP2D, penyaluran bantuan beras 10 kg akan dilakukan melalui PT Pos Indonesia.
Sementara untuk provinsi lainnya, penyaluran akan dilakukan melalui pemerintah desa, biasanya di kantor desa atau kantor lurah.
Sementara itu, bantuan daging ayam dan telur akan disalurkan oleh ID FOOD dengan melibatkan perusahaan member seperti PT Berdikari, PT PPI, PT Rajawali Nusindo sebagai penyedia produk, serta PT BGR Logistik Indonesia (BLI) sebagai transporter.
"Kami berkomitmen bantuan pangan dapat terdistribusi secara merata dan tepat waktu, dengan kualitas daging dan telur yang terjaga sampai ke tangan penerima," tambah Frans.
Update Terkait PKH dan BPNT
Selain dua bansos tambahan tersebut, pemerintah juga memberikan update terkait pencairan PKH dan BPNT reguler.
Hingga saat ini, proses verifikasi dan validasi terus berjalan dan ada informasi bahwa kick off pencairan secara serentak akan dilakukan di berbagai wilayah di Indonesia.
"Kita masih menunggu apakah di minggu ketiga atau minggu terakhir pencairan bantuan PKH dan BPNT-nya. Semoga dalam waktu dekat akan segera disalurkan agar proses pencairan PKH tahap ketiga akan tetap berjalan," harap Mensos.
Bagi masyarakat yang ingin mengecek status penerimaan, dapat mengakses situs resmi cekbansos.kemensos.go.id dengan memasukkan data sesuai KTP (provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, desa, dan nama lengkap).
***
