Tak hanya itu, Gubernur Kepri juga mengakui bahwa banyak daerah lain yang memangkas TPP hingga 25 persen, bahkan ada yang menghapusnya sama sekali.
😡 Ketimpangan Mencolok: TPP Eselon II Rp19 Juta, PPPK Hanya Rp150 Ribu
Yang paling memicu kemarahan publik adalah fakta bahwa pemotongan TPP sering kali tidak merata.
Di Kabupaten Limapuluh Kota, Sumatera Barat, ditemukan fakta mencengangkan: TPP Sekretaris Daerah mencapai Rp19.156.791 per bulan, sementara PPPK hanya menerima Rp150 ribu per bulan—selisih hingga 126 kali lipat.
Kebijakan ini dianggap melanggar prinsip equal pay for equal work dan bertentangan dengan konstitusi serta UU ASN Nomor 20 Tahun 2023.
Situasi serupa terjadi di Kukar, di mana TPP bagi ASN tetap berjalan dengan besaran bervariasi hingga Rp12 juta untuk pejabat eselon II, sementara PPPK dipastikan tidak mendapatkan TPP sama sekali.
Mirisnya, alasan yang dikemukakan Pemda adalah bahwa belanja pegawai sudah mencapai 30 persen APBD sehingga tidak mungkin menambah komponen belanja baru.
Namun faktanya, TPP untuk ASN tetap berjalan—hanya PPPK yang dikorbankan.
🗣️ Suara Aliansi: Tuntut Pencabutan UU HKPD
Di tengah tekanan ini, berbagai aliansi PPPK mulai bersuara lantang. Aliansi PPPK Paruh Waktu Indonesia (PPWI) menolak wacana pemotongan TPP dan PHK PPPK, serta mengajukan permohonan audiensi kepada DPR RI, Kementerian PANRB, dan BKN.
Mereka menegaskan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab moral untuk melindungi para tenaga kerja yang telah berkontribusi lama di sektor publik.
Bahkan, Aliansi PPPK Paruh Waktu secara khusus telah menyurati Presiden Prabowo Subianto dengan tiga tuntutan utama: (1) mengambil alih kebijakan penggajian PPPK, (2) akselerasi status menjadi penuh waktu, dan (3) standarisasi upah layak.
Sekjen DPP Aliansi PPPK PW, Rini Antika, menyebut posisi PPPK kini berada di persimpangan antara penegakan disiplin fiskal dan kewajiban moral negara terhadap tenaga yang telah mengabdi puluhan tahun.
Di tingkat daerah, berbagai fraksi DPRD dan pemerintah provinsi juga mulai menyuarakan penolakan. Fraksi Demokrat DPRD KLU menolak tegas wacana pemotongan TPP ASN dan PHK PPPK, dan menyarankan pemerintah daerah untuk melobi pusat agar mendapat diskresi penundaan penyesuaian beban gaji 30 persen.
Sementara itu, DPRD Provinsi Bangka Belitung meminta pemerintah pusat mengevaluasi atau menunda UU HKPD, dengan alasan kekhawatiran akan pengurangan jumlah PPPK di lingkungan pemerintah daerah.
