Pemerintah akhirnya mengumumkan aturan terbaru mengenai pencairan Gaji ke-13 tahun 2026 melalui terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 2026 yang ditandatangani Presiden Prabowo Subianto pada 3 Maret 2026.
Regulasi ini dirilis bersamaan dengan pengumuman Tunjangan Hari Raya (THR) 2026, yang keduanya menjadi stimulus penting bagi Aparatur Negara, TNI/Polri, PPPK, pejabat negara, pegawai non-ASN, serta pensiunan.
Kebijakan ini ditegaskan kembali melalui PMK Nomor 13 Tahun 2026 yang baru disahkan Menteri Keuangan sebagai pedoman teknis pencairan THR dan Gaji ke-13.
Pemerintah menegaskan bahwa pemberian dua stimulus ini merupakan bentuk penghargaan atas pengabdian aparatur negara sekaligus upaya menjaga daya beli masyarakat.
Komponen THR dan Gaji ke-13 2026
1. Penerima yang bersumber dari APBN
Komponen yang diterima meliputi: - Gaji pokok - Tunjangan keluarga - Tunjangan pangan - Tunjangan jabatan atau tunjangan umum - Tunjangan kinerja sesuai pangkat dan jabatan2. Penerima yang bersumber dari APBD (khusus PNS & PPPK daerah)
- Gaji pokok - Tunjangan keluarga - Tunjangan pangan - Tunjangan jabatan atau tunjangan umum - Tambahan penghasilan maksimal sebesar 1 bulan, disesuaikan kemampuan fiskal daerah3. Ketentuan khusus guru dan dosen
- Guru/dosen APBN tanpa tunjangan kinerja: diberikan tunjangan profesi 1 bulan.- Guru APBD tanpa tambahan penghasilan: diberikan maksimal sebesar tunjangan profesi atau tambahan penghasilan guru ASN.
- Profesor (APBN) tanpa tunjangan kinerja: diberikan tunjangan profesi atau tunjangan kehormatan 1 bulan.
4. Aparatur negara di luar negeri
PNS, TNI, Polri, dan pejabat negara yang bertugas di perwakilan RI luar negeri dan tidak menerima tunjangan kinerja akan memperoleh 50% tunjangan penghidupan luar negeri.Aturan Baru: Wajib Transfer Langsung ke Rekening
Salah satu poin penting dalam PMK 13/2026 adalah kewajiban pencairan THR dan Gaji ke-13 melalui transfer langsung ke rekening penerima.Tujuannya: - Menghindari potensi pemotongan - Menjamin transparansi - Memastikan dana diterima utuh dan tepat sasaran Jika terjadi kendala teknis pada rekening, pembayaran dapat dilakukan melalui bendahara pengeluaran sebagai solusi sementara.
Penghitungan Wajib Menggunakan Aplikasi Gaji Berbasis Web
Untuk meminimalisasi kesalahan perhitungan, pemerintah mewajibkan seluruh satker menggunakan aplikasi gaji berbasis web.Jika sistem web bermasalah, satker boleh menggunakan aplikasi desktop dengan syarat melampirkan backup data terbaru saat pengajuan dokumen.
Alur Dokumen: SPM-LS hingga SP2D
Setelah nominal THR dan Gaji ke-13 dihitung, satker wajib menerbitkan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) yang dipisahkan dari gaji rutin bulanan.SPM-LS kemudian diajukan ke KPPN untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).
Skema ini juga berlaku untuk: - Pembayaran susulan - Kekurangan bayar - Koreksi hak penerima
Aturan Khusus untuk Kemenhan, Diplomat, dan BLU
Beberapa instansi memiliki mekanisme anggaran berbeda sehingga diberikan tata kelola khusus:1. Kementerian Pertahanan & TNI
Tetap mengikuti regulasi belanja pegawai militer dan sistem SAKTI.2. Perwakilan RI di Luar Negeri
Mengacu pada tata cara pelaksanaan APBN luar negeri yang menyesuaikan kondisi diplomatik.3. Badan Layanan Umum (BLU)
Jika dana bersumber dari PNBP, maka wajib dipertanggungjawabkan melalui mekanisme pengesahan pendapatan dan belanja BLU.Penyaluran Pensiunan: Taspen & ASABRI Wajib Setor Tagihan H-1
Untuk pensiunan PNS, TNI, dan Polri, penyaluran dilakukan oleh PT Taspen dan PT ASABRI.Kedua BUMN diwajibkan: - Menyetorkan tagihan pembayaran maksimal H-1 sebelum pencairan - Membuat laporan pertanggungjawaban terpisah dari laporan pensiun bulanan Langkah ini diambil untuk memastikan pencairan tepat waktu dan akuntabel.
Kapan Gaji ke-13 2026 Cair?
Berdasarkan informasi yang beredar dan diperkuat oleh pejabat pemerintah, Gaji ke-13 2026 dijadwalkan cair paling cepat Juni 2026, setelah penyaluran THR rampung.Jadwal resmi akan diumumkan lebih lanjut melalui Kementerian Keuangan.
Kesimpulan
Aturan baru mengenai Gaji ke-13 2026 membawa sejumlah perubahan signifikan, terutama terkait: - Kewajiban transfer langsung - Penghitungan digital - Pemisahan dokumen SPM-LS - Mekanisme khusus untuk instansi tertentu - Penegasan peran Taspen dan ASABRI Dengan regulasi yang lebih ketat dan terstruktur, pemerintah berharap pencairan THR dan Gaji ke-13 tahun 2026 berjalan lebih transparan, akuntabel, dan tepat waktu.***
