Jika sistem web bermasalah, satker boleh menggunakan aplikasi desktop dengan syarat melampirkan backup data terbaru saat pengajuan dokumen.
Alur Dokumen: SPM-LS hingga SP2D
Setelah nominal THR dan Gaji ke-13 dihitung, satker wajib menerbitkan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) yang dipisahkan dari gaji rutin bulanan.SPM-LS kemudian diajukan ke KPPN untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).
Skema ini juga berlaku untuk: - Pembayaran susulan - Kekurangan bayar - Koreksi hak penerima
Aturan Khusus untuk Kemenhan, Diplomat, dan BLU
Beberapa instansi memiliki mekanisme anggaran berbeda sehingga diberikan tata kelola khusus:1. Kementerian Pertahanan & TNI
Tetap mengikuti regulasi belanja pegawai militer dan sistem SAKTI.2. Perwakilan RI di Luar Negeri
Mengacu pada tata cara pelaksanaan APBN luar negeri yang menyesuaikan kondisi diplomatik.3. Badan Layanan Umum (BLU)
Jika dana bersumber dari PNBP, maka wajib dipertanggungjawabkan melalui mekanisme pengesahan pendapatan dan belanja BLU.Penyaluran Pensiunan: Taspen & ASABRI Wajib Setor Tagihan H-1
Untuk pensiunan PNS, TNI, dan Polri, penyaluran dilakukan oleh PT Taspen dan PT ASABRI.Kedua BUMN diwajibkan: - Menyetorkan tagihan pembayaran maksimal H-1 sebelum pencairan - Membuat laporan pertanggungjawaban terpisah dari laporan pensiun bulanan Langkah ini diambil untuk memastikan pencairan tepat waktu dan akuntabel.
Kapan Gaji ke-13 2026 Cair?
Berdasarkan informasi yang beredar dan diperkuat oleh pejabat pemerintah, Gaji ke-13 2026 dijadwalkan cair paling cepat Juni 2026, setelah penyaluran THR rampung.
Baca juga:
Beda Nasib, Sama-Sama Belum Cair? Ini Alasan TPG Mei 2026 Masih Tertunda untuk Guru ASN dan Non-ASN
Jadwal resmi akan diumumkan lebih lanjut melalui Kementerian Keuangan.
Kesimpulan
Aturan baru mengenai Gaji ke-13 2026 membawa sejumlah perubahan signifikan, terutama terkait: - Kewajiban transfer langsung - Penghitungan digital - Pemisahan dokumen SPM-LS - Mekanisme khusus untuk instansi tertentu - Penegasan peran Taspen dan ASABRI Dengan regulasi yang lebih ketat dan terstruktur, pemerintah berharap pencairan THR dan Gaji ke-13 tahun 2026 berjalan lebih transparan, akuntabel, dan tepat waktu.***
