Di beberapa daerah, isu ini bahkan memicu aksi protes dari tenaga PPPK Paruh Waktu, terutama di sektor pendidikan.
Mereka menilai bahwa wacana PHK massal dapat mengganggu stabilitas pekerjaan dan kualitas layanan pendidikan.
Pemerintah Provinsi Bangka Belitung (Pemprov Babel) menjadi salah satu daerah yang menghadapi tekanan tersebut.
Sejumlah pemerintah daerah menegaskan bahwa mereka tidak memiliki rencana untuk melakukan PHK massal terhadap PPPK Paruh Waktu.
Fokus utama pemerintah daerah saat ini adalah melakukan penyesuaian kebijakan agar selaras dengan UU HKPD tanpa mengorbankan tenaga kerja yang telah berkontribusi dalam pelayanan publik.
Pemprov Babel, misalnya, mengambil langkah-langkah untuk memastikan bahwa tenaga PPPK Paruh Waktu tetap dapat bekerja hingga masa kontrak berakhir.
Pemerintah daerah juga berupaya memberikan kepastian hukum dan menghindari misinformasi yang dapat memicu keresahan.
Ada beberapa faktor yang membuat isu PHK massal terhadap PPPK Paruh Waktu mudah berkembang:
1. Minimnya Pemahaman tentang UU HKPD
Banyak tenaga PPPK belum memahami perbedaan antara belanja pegawai dan belanja barang/jasa.Hal ini membuat mereka rentan terhadap informasi yang tidak akurat.
2. Kekhawatiran terhadap Efisiensi Anggaran
Beberapa daerah sedang melakukan penyesuaian anggaran, sehingga muncul kekhawatiran bahwa tenaga paruh waktu akan menjadi korban efisiensi.3. Kurangnya Sosialisasi dari Pemerintah
Belum semua pemerintah daerah melakukan sosialisasi secara menyeluruh mengenai dampak UU HKPD terhadap tenaga PPPK.4. Pengalaman Masa Lalu
Beberapa tenaga honorer pernah mengalami ketidakpastian status, sehingga isu PHK mudah memicu kekhawatiran.Berdasarkan klarifikasi organisasi PPPK dan pernyataan sejumlah pemerintah daerah, dapat disimpulkan bahwa isu PHK massal terhadap PPPK Paruh Waktu tidak berdasar.
Kontrak mereka tetap berjalan hingga 2027, dan pemerintah daerah berkomitmen menjaga stabilitas tenaga kerja.
Meski demikian, pemerintah pusat dan daerah perlu meningkatkan sosialisasi agar tidak terjadi kesalahpahaman di lapangan.
Tenaga PPPK Paruh Waktu juga diimbau untuk tetap fokus pada kinerja dan mengikuti perkembangan kebijakan secara resmi.
***
